BE, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyoroti persoalan keterbatasan lahan yang dihadapi daerahnya dalam mendukung pembangunan dan kebutuhan instansi pemerintah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dan Ruang di Balai Betason Kantor Wali Kota, Kamis (2/10/2025).

Unu mengungkapkan, aset tanah di Pangkalpinang kini sangat terbatas sehingga menghambat sejumlah rencana pembangunan. Bahkan, terdapat lahan bekas tambang yang statusnya belum jelas.
“Kami mohon dukungan pemerintah pusat, melalui BPN dan Badan Bank Tanah, agar dapat memberi perhatian. Jika memungkinkan, lahan bekas tambang bisa ditetapkan sebagai aset pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain membahas kebutuhan lahan, Unu juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, aturan dari pemerintah pusat hingga daerah harus berjalan selaras agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai SK Menteri, SK Wali Kota, maupun surat Kanwil saling tumpang tindih. Kami berharap ada solusi agar peruntukan lahan dapat berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Acara sosialisasi tersebut dihadiri jajaran Direktorat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kanwil BPN Bangka Belitung, kepala kantor pertanahan se-Babel, serta pejabat Pemkot Pangkalpinang.
Melalui kegiatan ini, Pj Wali Kota berharap adanya kesepahaman bersama dalam pengadaan tanah, sehingga pembangunan di Pangkalpinang tidak lagi terhambat persoalan lahan.( Len08)











