BE, BANGKA BELITUNG- Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar usai pengangkatan 456 PPPK Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/184/BKPSDMD/2025.
“Beberapa waktu kedepan ada stimulan dari pusat, berkaitan dengan pemenuhan biaya PPPK yang baru dilantik karena memang harus segera dilantik. Kita harus menyiapkan sendiri nanti anggarannya, mudah-mudahan kedepan ada penambahan PAD yang kini sedang diusahakan,” ujar Eddy Iskandar, Kamis (31/7/2025).
Eddy Iskandar memastikan komitmennya, mendukung penuh berbagai kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.
“Kita tidak tahu berapa lama yang disiapkan oleh Kementerian, berkaitan dengan stimulan itu tapi mudah-mudahan daerah juga menyiapkan diri dan pasti menyiapkan. Hal ini karena kita sudah berkomitmen untuk mengangkat honorer menjadi PPPK, sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap bantuan dari APBN, dapat terus bergulir guna membayar gaji PPPK.
“Harapannya semoga APBNnya tetap lancar, karena kalau tidak ada APBN kita akan PHK lagi karena APBD kita tidak kuat,” ujar Hidayat Arsani, Kamis (31/7/2025).
Pihaknya pun berharap para PPPK mampu memberikan kinerja yang optimal, sehingga dapat membantu mendongkrak perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.
“Kita harap pengabdian mudah-mudahan dan berdoa, APBN berjalan lancar dan tidak ada masalah. Semoga tidak ada masalah, karena itu Instruksi Presiden,” jelasnya.
Diketahui informasi jabatan yang dilantik mencakup posisi strategis seperti pengadministrasi perkantoran, operator layanan, guru ahli pratama, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.











