DPRD Babel Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan  Rekomendasi Temuan BPK RI

BE, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan Gubernur Hidayat Arsani menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dalam rekomendasinya, DPRD meminta kepala SKPD, termasuk Sekretariat Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial PMD, mengembalikan kelebihan honorarium yang teridentifikasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ke kas daerah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket belanja barang dan tiga paket belanja pemeliharaan di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan.

“Seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan penyetoran ke kas daerah,” demikian salah satu poin rekomendasi DPRD yang dibacakan dalam rapat paripurna.

DPRD turut mencatat kelebihan pembayaran belanja hibah kepada KONI Babel senilai Rp90.143.600. Sekretariat KONI diminta memproses dan mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

Dalam aspek pengelolaan aset, DPRD menyoroti lemahnya pengamanan fisik alat kesehatan di RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno. Rumah sakit diminta berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menelusuri keberadaan aset yang tidak ditemukan. Evaluasi terhadap personel Dewan Pengawas RSUD juga direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Gubernur Hidayat Arsani menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD sesuai ketentuan.

“Laporan keuangan yang telah diperiksa BPK akan kami sampaikan ke DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya, Senin (14/7/2025).

DPRD akan membentuk tim pembahasan untuk menindaklanjuti LHP BPK, sesuai keputusan Badan Musyawarah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *