BE, PANGKALPINANG -Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung menerima laporan dugaan korupsi duit miliaran rupiah APBD Pemprov Babel yang dikucurkan kepada eks Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS) Prof. Saparuddin yang kerap disapa Prof Udin.
Laporan dugaan penyimpangan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta (AMC) Bangka Belitung di PTSP Kejati, Senin (23/6/2025).
Ketua AMC Babel Kurniadi Ramadani usai mengantarkan berkas dokumen laporan mengatakaan uang rakyat yang miliaran rupiah harus itu dipertanggungjawabkan.
” AMC Babel meminta pertanggungjawaban dari BUMD untuk terbuka akan penggunaan anggaran puluhan miliar yang bermula sejak tahun 2019,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kurniadi sapaan akrab Dani, menegaskan laporan sudah kami sampaikan dan kami percayakan semua kepada Kejati Bangka Belitung untuk menindaklanjuti urusan ini.
“Ini uang rakyat, tidak sedikit, harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat Bangka Belitung,” tegasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, BUMD Prof Udin menyatakan PT BBSS telah memiliki program kegiatan yang sedang dan akan berjalan seperti program Rice Milling Plan, Berkah Mart, Bursa Komoditi Lada, serta kerja sama Hilirisasi Lada, Pelabuhan, dan Pembangunan Pabrik di Kawasan Industri Sadai.
Diantaranya program tersebut diketahui masyarakat Babel jika Berkah Mart sudah sejak lama kolep tanpa ada laporan keuangannya.Begitu juga program lada juga tak ada kabarnya.
Bahkan sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani meminta eks Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BBBS) Prof. Saparuddin yang kerap disapa Prof Udin menyelesaikan seluruh laporan pertanggungjawaban ketika dia menjabat.
Hal ini ditegaskan Hidayat kepada wartawan, Kamis (29/5/2025). Terutama terkait penggunaan anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan dari APBD Babel ke perusahaan daerah tersebut.
Tak hanya anggaran tersebut, termasuk anggaran puluhan miliar rupiah yang digelontorkan lewat program Berkah Mart yang terkait dengan BUMD.
Selain itu, Gubernur Hidayat, mengungkapkan, dari laporan yang ia terima, masih ada kewajiban BUMD PT BBBS kepada pihak ketiga belum diselesaikan.
“Termasuk soal ini harus diselesaikan. Harus jelas pertanggungjawabannya. Prof Udin harusnya fokus selesaikan masalah masalah ini, kan dia waktu itu Dirutnya,” ujar Hidayat.
“BUMD hingga kini belum bisa bergerak. Di aktanya (Akta Notaris) masih ada nama dia (Prof Udin)). Fokuslah selesaikan apa yang harus menjadi tanggungjawabannya, mana? Saya belum terima,” tegas Hidayat.
Kemudian Hidayat mengatakan, ada banyak persoalan harus segera diselesaikan. Sebab, jika tidak segera dibereskan akan membebani provinsi sehingga dapat menghambat kemajuan daerah.
“Kita ingin segera melangkah. Tapi, masalah-masalah yang ada banyak yang harus kita selesaikan dulu. Kalau rumah kita sudah bersih, baru enak kita melangkah keluar,” ujarnya.
Untuk diketahui Prof Udin dilantik menjadi Direktur Utama pada Senin (11/2/2019) berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188.44/166/IV/2019.
Dari penelusuran sejumlah program BUMD dicanangkan ketika itu di antaranya program Rice Milling Plan, Berkah Mart, Bursa Komoditi Lada, serta kerja sama Hilirisasi Lada, Pelabuhan, dan Pembangunan Pabrik di Kawasan Industri Sadai.
Namun, belakangan sebelum menyatakan bergabung dengan salah satu partai politik, Prof Udin menguundurkan diri sebagai Dirut PT BBBS.
Terkait dengan hal ini, Prof Saparudin dan pihak tetkait dalam upaya konfirmasi.
Sedangkan, Kasi Penerangan Hukum, Kejati Babel, Basuki Rahardjo terkait laporan AMC apakah segera diusut masih dalam upaya konfirmasi. (Doni)











